Search
Close this search box.

Tarif Iuran BPJS Kesehatan Akan Dikaji Ulang Pemerintah

Daftar Isi Berita

BERITA RAKYATSULAWESI – .COM, MakassarPemerintah memutuskan untuk mengkaji ulang besaran tarif iuran Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Hal itu untuk mengatasi persoalan defisit keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan yang makin membengkak.

Keputusan tersebut dihasilkan dari Rapat Terbatas yang digelar Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati kemarin, Senin (29/7).

“Kita tetap harus mereview tarif, karena perbaikan sistem salah satu fondasi paling penting adalah keseimbangan antara berapa tarif yang harusnya dipungut dengan berapa manfaat yang diterima peserta,” ujar Sri Mulyani usai memimpin konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Selasa (30/7).

Berdasarkan pembahasan bersama Jokowi, lanjut Sri Mulyani, sistem BPJS Kesehatan selama ini menimbulkan ketidakcocokan (missmatch) antara tarif iuran yang dipungut dengan manfaat yang disalurkan kepada peserta. Hal inilah yang makin memicu defisit kronis yang tengah dialami BPJS saat ini.

“Dari sisi kebijakan benefitnya, apaapa saja yang bisa dinikmati oleh pemegang kartu BPJS Kesehatan. Selama ini kan masih dianggap boleh mendapat manfaat apa saja secara tidak terbatas,” pungkasnya.

Presiden Jokowi telah menginstruksikan Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan untuk membuat kesepakatan terkait keseimbangan tarif iuran tersebut. Kemungkinan terbesar ialah dengan menaikkan tarif iuran JKN.

Di samping itu, BPJS Kesehatan juga diminta untuk melakukan perbaikan sistem secara menyeluruh sesuai dengan rekomendasi hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Perbaikan itu mulai dari basis data kepesertaan, sistem rujukan antara puskesmas dan rumah sakit, sistem tagihan, penguatan peran pengawasan pemerintah daerah pada fasilitas kesehatan tingkat lanjut (FKTL), hingga kategorisasi peserta penerima bantuan iuran PBI.

Adapun dari sisi Kementerian Keuangan, Sri Mulyani mengatakan, bantuan iuran PBI untuk tahun 2019 telah sepenuhnya dicairkan. Namun, terkait apakah pemerintah akan kembali mengucurkan dana talangan, Menkeu belum menyatakannya dan masih perlu berkoordinasi dengan kementerian terkait dalam kurun 12 minggu ke depan.

“Kita sudah lihat estimasi defisit (BPJS Kesehatan) untuk tahun ini. Juga faktorfaktor yang mungkin mengurangi defisit berdasarkan langkah rekomendasi BPKP. Nanti kita lihat penanganannya,” ujar dia.

Hanya saja, Sri Mulyani menegaskan, Kemkeu tidak mau terus menerus menjadi penambal defisit BPJS Kesehatan di tahuntahun mendatang. Pasalnya, sudah sejak 2014 pemerintah selalu mengucurkan dana dari APBN untuk memberi talangan pada eks PT Askes tersebut.

Tahun 2014 pemerintah menyuntikkan Rp 500 miliar dan talangan terus meningkat hingga terakhir tahun lalu pemerintah menyuntik dana talangan sebesar Rp 10,2 triliun, di luar bantuan iuran PBI.

“Kalau pemerintah akan turun tangan melakukan injeksi, harus diyakinkan bahwa itu jadi trigger untuk perbaikan sistem. Jangan sampai kalau bolong datang ke Kemenkeu, minta ditambal lagi sehingga tidak ada motivasi untuk memperbaiki sistem,” tandas Sri Mulyani. (*/fjin)

Berita Terkait Lainnya

Ashari Sitaba Alami Kecelakaan di Poros Takalar
5 Pentolan KKB, dari Lekagak Telenggen hingga Egianus Kogoya
Helm TNI Milik Ibu Persit Raib Di Pasar Sentral
Optimalkan Kesejahteraan Warga, Kades Bulu Tellue Pangkep Salurkan Bantuan Pertanian
7 Cara Ampuh Meredakan Sakit Gigi di Rumah
GOERS Promo Komisi Event Creators Ramadhan 2024
Latopslagab 2024 di Laut Jawa dan Bali Akan Digelar 22-26 Mei
Latopslagab 2024 di Laut Jawa dan Bali Akan Digelar 22-26 Mei
Satgas PBB TNI Distribusikan Bantuan Kemanusiaan di Sudan Selatan
Satgas PBB TNI Distribusikan Bantuan Kemanusiaan di Sudan Selatan
Tantangan yang Dihadapi oleh GOTO
Peluang dan Tantangan yang Dihadapi oleh GOTO, Setelah Tokopedia Diambil Alih oleh TikTok
Grill-One-Jogja-1
8 Rekomendasi Sewa Alat Grill di Jogja, BBQ-an Anti Ribet dan Lebih Murah
Asmawa Tosepu Ambil Formulir di Partai NasDem
Asmawa Tosepu Ambil Formulir di Partai NasDem
Oknum Kepsek di Pangkep Diduga kuat Terlibat Money Politik
Oknum Kepsek di Pangkep Diduga kuat Terlibat Money Politik
Prabowo-Gibran Ungguli “Quick Count”, Seakurat Apa Metode Ini?
Prabowo-Gibran Unggul di Quick Count: Analisis Hasil Pemilihan
Prabowo-Gibran akan Terapkan Ekonomi Pancasila
Prabowo-Gibran akan Terapkan Ekonomi Pancasila
Grill-One-Jogja-1
8 Rekomendasi Sewa Alat Grill di Jogja, BBQ-an Anti Ribet dan Lebih Murah
Halal Fair Yogyakarta 2024, Explore dan Dapatkan Pengalaman Baru
Halal Fair Yogyakarta 2024, Explore dan Dapatkan Pengalaman Baru
Rekomendasi Hotel di Kaliurang Jogja
Villa Kaliurang Indah: Penginapan Romantis dengan Pemandangan Gunung
5 Rekomendasi Jasa Fotografer Liburan di Jogja, Moment Seru Harus Diabadikan Dong!
Abadikan Momen Seru Liburan Anda dengan Fotografer Handal di Jogja
Latopslagab 2024 di Laut Jawa dan Bali Akan Digelar 22-26 Mei
Latopslagab 2024 di Laut Jawa dan Bali Akan Digelar 22-26 Mei
Satgas PBB TNI Distribusikan Bantuan Kemanusiaan di Sudan Selatan
Satgas PBB TNI Distribusikan Bantuan Kemanusiaan di Sudan Selatan
GOERS Promo Komisi Event Creators Ramadhan 2024
GOERS Promo Komisi Event Creators Ramadhan 2024
Penganggaran Dishub Sulsel Terkait Pengembangan Pelabuhan Pattiro Bajo Milik Kemenhub Dipertanyakan
Penganggaran Dishub Sulsel Terkait Pengembangan Pelabuhan Pattiro Bajo Milik Kemenhub Dipertanyakan
8 Proyek Jalan di Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar
8 Proyek Jalan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Jadi Temuan BPK
Jukir Liar di Kota Makassar "Sulit Dibedakan"
Jukir Liar di Kota Makassar "Sulit Dibedakan"
Jukir Liar dan Perumda Parkir Makassar Masih Jadi PR
Jukir Liar dan Perumda Parkir Kota Makassar Masih Jadi PR
Terkait Jukir Liar dan Raibnya Helm Dinas TNI di Pasar Sentral
Perumda Parkir Makassar: Terkait Jukir Liar dan Raibnya Helm Dinas TNI di Pasar Sentral