Search
Close this search box.

26 Legislator Diduga Terlibat Korupsi Bansos Sulsel

Daftar Isi Berita

MAKASSAR,  – Koordinator Anti Corruption Commite (ACC) Sulawesi Selatan, Abdul Mutalib mendesak Kejaksaan Tinggi Sulsel menuntaskan kasus korupsi dana bantuan sosial tahun 2008 senilai Rp 8,8 miliar. Menurutnya, penyidik Kejati sudah menetapkan Sekretaris Daerah Sulsel, Andi Muallim sebagai tersangka. Namun Kejati didesak harus mengusut aliran dana yang diterima 26 legislator.

“Kasus ini kan sudah lama dan penetapan tersangka Andi Muallin itu masih lamban. Kenapa bukan dari dulu, padahal modus dan siapa pihak yang layak jadi tersangka, kejaksaan sudah mengetahuinya semua. Soal sejumlah nama legislator yang terlibat itu kan rangkaian kasus bansos dan harus diusut tuntas,” tegasnya.

Baca:

Hal senada disampaikan Direktur Lembaga Peduli Sosial Ekonomi Budaya Hukum dan Politik (LP-Sibuk) Sulsel, Djusman AR. Dia meminta penyidik Kejati memeriksa dan menjadikan 26 legislator tersangka korupsi dana bantuan sosial Sulsel.

“Jangan hanya sampai Sekprov Sulsel, tapi Kejati juga harus menyeret 26 legislator penerima dana korupsi itu,” pintanya.

Penetapan Sekprov Sulsel, Andi Muallim sebagai tersangka korupsi Bansos menjadi pembicaraan hangat di masyarakat. Bahkan, puluhan pendemo yang mengatasnamakan dirinya Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi berunjukrasa di kantor Kejati Sulselbar di Jalan Urip Sumoharjo. Dalam tuntutannya, pendemo mendesak penahanan Andi Muallim dan menetapkan tersangka lainnya penerima dana bansos.

Sementara itu, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Kejati Sulselbar) akan menindaklanjuti fakta-fakta persidangan dan putusan pengadilan setelah menetapkan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulsel, Andi Muallim sebagai tersangka korupsi bansos.

“Yang jelas, kami penyidik akan menindaklanjuti semua fakta persidangan dan putusan pengadilan yang memvonis Anwar Beddu selama 15 bulan penjara,” singkat Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sulselbar, Gerry Yadid saat ditemui di kantornya, Rabu (30/10/2013).

Dalam amar putusan Pengadilan Tipikor Makassar, sejumlah nama ikut disebut bertanggungjawab, mulai dari Sekprov Sulsel sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Andi Muallim, mantan Kepala Biro Keuangan Yushar Huduri, mantan Kepala Biro Kesejahteraan Agama dan Pemberdayaan Perempuan (KAPP) Andi Sumange Alam dan Ilham Gazaling. Semuanya merupakan berstatus sebagai pengelola anggaran dana bansos.

Selain itu, dalam fakta persidangan, terungkap sejumlah nama anggota DPRD Sulsel dan Makassar maupun mantan anggota DPRD Sulsel yang turut menerima aliran dana bansos. Terungkap pula adanya 200 lebih lembaga fiktif penerima bansos yang sebagian adalah milik anggota DPRD. Di antara 26 legislator dan mantan legislator yang disebut sebagai penerima dana bansos yaitu Ketua DPRD Sulsel Muh Roem, Wakil Ketua Andry Arief Bulu, politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Doddy Amiruddin dan Muchlis Panaungi.

Dari politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ada nama Dan Pongtasik, politisi Partai Golkar Yaqkin Padjalangi, Burhanuddin Baharuddin serta politisi Partai Bulan Bintang (PBB) Zulkifli, serta politisi Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) Adil Patu.

Berita Terkait Lainnya

3 Cara Mengatasi Rasa Sakit Gigi Melalui Pijatan
Enam Obat Racikan Rumahan Untuk Mengatasi Sakit Gigi
30 Daftar Alamat Kantor Asuransi Kesehatan di Indonesia
Panduan Lengkap Bagaimana Memilih Asuransi Kesehatan yang Tepat
15 Manfaat Yang Diperoleh dari Asuransi Kesehatan
5 Rekomendasi Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi di Jogja
Mooryati Soedibyo Tutup Usia
Polda Sulbar Perketat Pengamanan Selama Kunjungan Presiden Joko Widodo
Polda Sulbar Perketat Pengamanan Selama Kunjungan Presiden Joko Widodo
Pemerintah Waspadai Penyebaran Penyakit Arboviral
Pemerintah Waspadai Penyebaran Penyakit Arboviral
DPD IPK Asahan Miliki Kantor Sendiri
DPD IPK Asahan Miliki Kantor Sendiri
Yudhianto Mahardika Dapat Dukungan Emak-emak Gemoy dan Kerabat
Kerabat Yudi Dan Emak-Emak Gemoy Kendari Bersihkan Lingkungan Rawan Banjir
Yudhianto Mahardika Dapat Dukungan Emak-emak Gemoy dan Kerabat
Yudhianto Mahardika Dapat Dukungan Emak-emak Gemoy dan Kerabat
Ganjar-Mahfud Adakan Pertemuan Tertutup Bersama Ketua Umum Partai Koalisi
Ganjar-Mahfud Adakan Pertemuan Tertutup Bersama Ketua Umum Partai Koalisi
MK Pastikan Jokowi Tak Melakukan Nepotisme Terkait Posisi Gibran
MK Pastikan Jokowi Tak Melakukan Nepotisme Terkait Posisi Gibran
DPD IPK Asahan Miliki Kantor Sendiri
DPD IPK Asahan Miliki Kantor Sendiri
Rekomendasi-Sewa-Laptop-di-Jogja
13 Rekomendasi Sewa Laptop di Jogja, Deadline Besok Gak Jadi Masalah
Apple Watch X Terbaru Bisa Deteksi Sleep Apnea
Apple Watch X Terbaru Bisa Deteksi Sleep Apnea
2-P55-1
Juli, Labuan Bajo Punya Resor Mewah Baru
Final-Planning-Conference-
Jelang Pitch Black 2024, TNI AU dan Angkatan Udara Australia Gelar Final Planning Conference
Prabowo Terima Kunjungan Kehormatan Menlu Singapura
Prabowo Terima Kunjungan Kehormatan Menlu Singapura
Dugaan Penyebab Tentara AS Meninggal di Hutan Karawang
Dugaan Penyebab Tentara AS Meninggal di Hutan Karawang
Jerman Tangkap Tiga Orang Terduga Mata-mata Cina
Jerman Tangkap Tiga Orang Terduga Mata-mata Cina
8 Proyek Jalan di Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar
8 Proyek Jalan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Jadi Temuan BPK
Jukir Liar di Kota Makassar "Sulit Dibedakan"
Jukir Liar di Kota Makassar "Sulit Dibedakan"
Jukir Liar dan Perumda Parkir Makassar Masih Jadi PR
Jukir Liar dan Perumda Parkir Kota Makassar Masih Jadi PR
Terkait Jukir Liar dan Raibnya Helm Dinas TNI di Pasar Sentral
Perumda Parkir Makassar: Terkait Jukir Liar dan Raibnya Helm Dinas TNI di Pasar Sentral