Rakyat Sulawesi | Jelang Pilkada tahun 2020, PJ Wali kota Makassar Rudy Djamaluddin telah mengambil langkah, guna menghindari penyebaran Covid-19.
Hal ini dilakukan Pemerintah kota Makassar untuk tetap menjaga kesehatan masyarakatnya di tengah pandemi Covid yang turut melanda Indonesia.
Pj Wali kota Makassar Prof Rudy Djamaluddin mengungkapkan, pihaknya masih lebih fokus pada upaya penerapan protokol kesehatan Covid-19.
Prof Rudy juga menambahkan, kami melakukan penerapan protokol kesehatan Covid-19 secara maksimal di tengah masyarakat. Dimana pemkot Makassar belum memilih opsi PSBB karena dampaknya bisa memukul kembali perekonomian masyarakat, jelasnya
Lanjut Rudy Djamaluddin, kami tidak memilih opsi SPBB mengingat jumlah kasus baru Covid masih terkendali, dilansir Antara Jumat kemarin.
“Kita tidak ingin krisis ekonomi yang bisa berlanjut menjadi krisis sosial. Jika kita bisa menerapkan protokol kesehatan saya yakin ini akan sangat efektif dalam menghentikan penularannya,” ujar Rudy.
Sementara itu, menanggapi adanya potensi pelanggaran protokol kesehatan di tengah proses pelaksanaan tahapan pemilihan Wali kota Makassar Rudy Djamaluddin, menyampaikan pentingnya penegakan Peraturan KPU tentang sanksi administrasi terhadap pasangan calon yang terbukti melanggar.
“Penegakan sanksi administrasi kepada calon yang melanggar merupakan salah satu hal yang penting. Karena menjaga kesehatan masyarakat di tengah pandemi ini, juga suatu keharusan, meski saat pilkada berlangsung'” paparnya.
“Saya rasa aturannya sudah sangat jelas. Tinggal komitmen kita secara bersama, bahwa protokol kesehatan itu merupakan sesuatu yang utama, semua pasangan calon harus menaatinya, terang Rudy Djamaluddin.
Jika tidak berarti yang bersangkutan tidak memperhatikan keselamatan warga Kota Makassar,” paparnya.
Untuk itu, pihaknya terus berkoordinasi dengan KPU serta Bawaslu dalam memperketat pengawasan dan memastikan protokol kesehatan berjalan. Tahapan Pilkada dapat berjalan, tapi jangan mengancam keselamatan warga kota. |RR
