Makassar l | Rakyat Sulawesi, — Pergantian Pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Makassar baru-baru ini mendapat sorotan dan kritikan keras dari Lembaga Swadaya Masyarakat Pembela Rakyat (LSM PERAK).
Hal tersebut di utarakan oleh Ketua LSM Perak Sulsel, Adiarsa MJ bahwa pelantikan sekaligus menonjobkan sejumlah ASN di Makassar seperti sejumlah Kepala Sekolah berprestasi diduga bernuansa politik.
“Kami anggap ada unsur politik sebab ada beberapa yang dilantik belum memenuhi syarat,” Kata Adiarsa, Kamis (9/5/2019).
Pihaknya menduga, selaku lembaga sosial kontrol di Sulsel bahwa mutasi yang di lakukan oleh mantan Wali kota Makassar Ir. Ramdhan Pomanto ada dugaan unsur sakit hati atau balas dendam.
“Seperti informasi yang kami peroleh ada beberapa Kepala Sekolah yang lengser berstatus (nonjob) belum mendapat SK pergantian hingga masa jabatan. Selain SK pergantian ada pula yang mendapat posisi menjadi Kepala Sekolah namun belum pernah mengikuti cakep serta tidak memikirkan Nomor Unik Kepala Sekolah (NUKS),” Jelasnya.
“Dinas Pendidikan dan BKD Kota Makassar agar melakukan peninjauan ulang terkait adanya persoalan mutasi yang dilakukan mantan Wali Kota Makassar,” tutupnya.
“Sementara itu, mantan Kepala sekolah yang di nonjobkan kini berstatus guru biasa mengungkapkan pasca mutasi kemarin dan di nonjobkan belum mendapat SK pergantian dari Wali Kota ,
Sementara menurutnya kepala sekolah yang harus di lantik seharusnya pernah mengikuti cakep lelang kepala sekolah,” Katanya
Lanjut Adiarsa, bukan hanya cakep Kepsek yang dilantik paling tidak memiliki Nomor Unik Kepala Sekolah (NUKS) karena tahun 2020 adalah syarat persyaratan untuk bisa melakukan pencairan Dana Bos sekolah.
Hingga berita ini turun belum ada keterangan resmi dari Kadis Pendidikan Kota Makassar terkait permasalah ini (**)
