Makassar l | Rakyat Sulawesi, – Untuk kedua kalinya Kantor Sistem www.rakyatsulawesi.comistrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Makassar kembali di Geruduk puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Komite Pusat Gerakan Revolusi Demokratik (KP-GRD) bersama Koalisi Aktivis Makassar (KAM), Senin 20/5/2019)
Puluhan mahasiswa berorasi menyoroti dugaan masih maraknya pungutan liar (Pungli) di luar aturan yang telah ditetapkan dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terkhusus di jajaran Direktorat Lalulintas Polda Sulsel dan Dispenda Sulsel.
Jendral lapangan aksi, Ansar Makkasau menyebutkn dugaan Pungli tersebut terjadi di pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM), Pelayanan STNK di Samsat Makassar dan pelayanan BPKB di Direktorat Lalulintas Polda Sulsel.
“Semua pungutan di luar dari PNBP harus jelas Payung hukum dan peruntukannya,” jelas Ansar Makkasau.
Ansar menambahkan, adapun dugaan Pungli tersebut seperti pada pungutan biaya Psikologi dan kesehatan sebesar Rp 85.000 dan pungutan negosiasi tilang. Pungutan pada loket Mutasi Masuk dan Keluar, Cek Fisik di Samsat Makassar begitupun di Samsat yang ada di daerah.
Selain itu, dugaan Pungli juga terjadi di Pelayan BPKB seperti pada loket Cek Fisik, loket pemblokiran untuk kendaraan status jaminan di pembiayaan dan loket Kroscek kendaraan.
“Kepada Pihak DPRD Provinsi agar mamanggil pihak Dispenda Sul-Sel, Jasa Raharja dan pihak terkait untuk secepatnya melakukan hearing agar dugaan konspirasi Pungli tersebut bisa terungkap,” kata Ansar Makkasau.
Sementara itu, Adi Kansas yang juga Koordinator KAM dengan tegas meminta kepada Dirlantas Polda Sulsel, Kombes Pol Agus Wijayanto untuk melakukan monitoring evaluasi terhadap Kasi Stnk, Kasi SIM, dan Kasi Bpkb agar kiranya dapat mengabdi secara tulus ikhlas serta tidak melakukan gerakan tambahan yakni Pungli.
“Dirlantas jangan diam saja, lakukan monitoring evaluasi, karena jajaran yang anda bawahi mengedepankan slogan Zero dan bersih dari Pungli, namun nyatanya masih marak dugaan Pungli,” tegas Adi Kansas.
Pantauan di lapangan, puluhan mahasiswa tidak hanya melakukan aksi unjuk rasa di kantor Samsat Makassar. Mereka juga melakukan orasi dan membakar ban bekas di depan kantor Dinas Pendapatan Provinsi Sulsel di Jalan AP. Pettarani, Kota Makassar.
Di kantor Dispenda, dengan pengawasan anggota kepolisian, mahasiswa menyuarakan dan mempertanyakan aliran dana pajak Progresif yang selama ini dianggap sangat membebani masyarakat.
(**)
