MAKASSAR – Sejumlah pekerja jasa pengurus surat kendaraan bermotor khususnya kendaraan roda 4 (empat) mengeluhkan tingginya biaya untuk penhesahan faktur di Samsat Maros dan Luwu Timur (Malili). Mereka menilai biaya itu termasuk biaya siluman.
“Bayangkan pak, biaya acc faktur Rp 500 ribu, ditambah biaya BPKB Rp 350 ribu. Belum termasuk biaya penerbitan STNK dan cek fisik Rp 200 ribu, sangat jauh selisihnya jika dibandingkan dengan Samsat lainnya,” keluh sumber yang juga merupakan seorang pengurus jasa surat kendaraan yang ditemui di Makassar, belum lama ini
Dia membandingkan dengan biaya yang berlaku di Makassar dengan jenis pengurusan yang sama berbeda jauh.
“Kalau di Makassar pak itu sangat murah dan kita tidak keluar biaya transportasi. Tapi kalau di kabupaten kita mengeluarkan biaya transportasi ditambah biaya yang tadi, itu sangat memberatkan kami karena selisihnya sangat jauh dari PNBP (Penghasilan Negara Bukan Pajak).
Lanjut sumber, belum lagi plat kendaraan kita tidak dapatkan, terpaksa kita keluar biaya lagi untuk cetak pelat di pinggir jalan,” tambahnya.
Kepala Unit regident masing-masing kabupaten itu yang dikonfirmasi tidak berhasil, sebab masing-masing selulernya tidak aktif.
Menanggapi hal itu, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia (DPD LCKI) Sulsel, Andi Mallanti SH, mengatakan, “Jika betul tuduhan terhadap dua samsat yang dikeluhkan para pengurus itu, sebaiknya Dirlantas Polda Sulsel mencopot para kanit regident di kedua kabupaten itu sebagai realisasi program Kapolri yang diwujudkan di daerah,” kuncinya.
Laporan: Andi Baso TG
