Berselingkuh dengan Komunis

Oleh SELAMAT GINTING

Angin merah dari arah kiri berembus menembus ruang-ruang Istana Kepresidenan. Sebagai kekuatan politik yang dianggap paling progresif dan revolusioner, Partai Komunis Indonesia (PKI) mendapatkan tempat tersendiri di mata Pemimpin Besar Revolusi, Sukarno.

“Sang presiden pada 1963 hingga 1965 banyak ‘memberi angin’ kepada partai komunis itu dibandingkan kepada partai-partai politik lainnya,” kata Cosmas Batubara dalam biografi politiknya.

PKI memang luar biasa. Partai berlambang palu arit itu merupakan partai komunis yang terbesar di seluruh dunia, di luar Tiongkok dan Uni Soviet. Anggotanya berjumlah sekitar 3,5 juta orang. Ditambah 3 juta orang dari pergerakan pemudanya.

PKI juga mengontrol pergerakan serikat buruh yang mem punyai 3,5 juta anggota. Juga pergerakan petani melalui Barisan Tani Indonesia (BTI) yang mempunyai 9 juta anggota. Termasuk pergerakan wanita (Gerwani), organisasi penulis dan artis serta per gerakan sarjananya. Sehingga, PKI mem punyai lebih dari 20 juta anggota dan pendukung.

Kebangkitan PKI diawali dalam Pemilu 1955. Mereka tampil sebagai kekuatan keempat di bawah partai PNI (22 persen), Masyumi (20 persen), NU (18 persen), dan PKI (16 persen). Kemudian memanfaatkan momentum 5 Juli 1959. Saat itu, Presiden Sukarno membubarkan parlemen dan menetapkan konstitusi di bawah dekrit presiden.

PKI merupakan kekuatan paling antusias menyambut Demokrasi Terpimpin. Apalagi, setelah Bung Karno membuat persekutuan konsepsi, antara Nasionalis, Agama, dan Komunis yang dinamakan Nasakom. Nasionalis (PNI), Agama (NU), dan Komunis (PKI). Masyumi menolak masuk dalam konsepsi tersebut. Partai Islam modernis itu kemudian dibubarkan Sukarno.

Maka itu, PKI merasa memiliki mandat untuk masuk dalam konsepsi tersebut. PKI menilai, pihak-pihak yang tidak bisa menyetujui gagasan Nasakom sebagai kontrarevolusi dan harus ditekan. Di situ Sukarno ‘berselingkuh’ dengan komunis untuk memperkuat kedudukannya sebagai orang nomor satu di Republik.

Dialektika materialisme

Sukarno lupa bahwa ia pernah mengutuk PKI dalam peristiwa pemberontakan Madiun 1948. Lupa bahwa DN Aidit dkk adalah penerus Muso yang ingin merebut kekuasaan dan mendirikan Negara Soviet Indonesia atau Negara Komunis Indonesia.

Entah mengapa, Sukarno seperti lupa tentang ‘Historis Materialisme’. Kalimat itu merupakan satu kesatuan dengan dialektika materialisme dalam Filsafat Ilmu Karl Marx. Kemudian dikonkretkan pelaksanaannya oleh Lenin.

Dari sumber ideologi itulah partai komunis menggariskan tujuan dan cita-cita politiknya. Dalam dialektika materialisme diajarkan bahwa segala sesuatu yang ada, tidak bersumber dari sumber segala ada, yakni Tuhan. Melainkan hasil perkembangan dialektis dari sesuatu yang materiil atau jasmaniah sifatnya.

Dialektis maksudnya perkembangan menuju ke taraf yang lebih tinggi dengan melalui pertentangan. Dalam rangka perkembangan dialektis materialisme ini akhirnya terwujudlah manusia.

Menurut istilah orang komunis: kerja dan kerja yang menciptakan manusia (labours created man), dan bukan karena Tuhan. Karena dalam perkembangan materi itu, akhirnya terwujudlah makhluk yang sedikit demi sedikit dapat melepaskan tangannya dari keharusan menjaga badannya. Dialektika materialisme tidak mengenal adanya Tuhan.

Jadi jelas bahwa konsep serta ideologi partai komunis bertentangan dengan ideologi bangsa Indonesia, yang mengakui adanya kekuasaan Tuhan. Apalagi, poin pertama ideologi bangsa Indonesia, Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa.

Mohamad Hatta sebagai teman seperjuangan Sukarno, terang-terangan mengutuk ide Nasakom tersebut. Ia bahkan memprediksi Sukarno bisa terpeleset gara-gara Nasakom. Suatu kemustahilan menyatukan komunis dengan Islam yang menganut Ke-Esa-an Tuhan.

Tetapi, Sukarno tetap keras kepala dengan pendiriannya tentang Nasakom. Merasa mendapatkan angin politik, PKI mulai berani menuduh lawan-lawannya dengan berbagai sebutan, seperti kontrarevolusi (kontrev), kapitalis birokrat (kabir), antek-antek nekolim (antek-antek neo-kolonialisme), komprador, setan desa, setan kota, kaum sarungan, dll.

 

Mohamad Hatta sebagai teman seperjuangan Sukarno, terang-terangan mengutuk ide Nasakom.

Partai kiri merah ini semakin agresif dan menawarkan kepada Presiden Sukarno agar menyetujui pembentukan tentara ke-V atau angkatan kelima, selain Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Angkatan Kepolisian.

Tidak peduli belum mendapatkan persetujuan Sukarno, mereka melatih para sukarelawan di Lubang Buaya, ujung timur Jakarta yang berbatasan dengan Pondok Gede, Kota Bekasi. PKI berdalih latihan tersebut dalam rangka konfrontasi dengan Malaysia.

Arah politik luar negeri Indonesia juga sangat menguntungkan PKI. Terbentuk poros Jakarta-Hanoi (Vietnam)-Peking (kini Beijing, Cina), dan Pyongyang (Korea Utara). Berporos dengan tiga negara komunis. PKI pun merasa bahwa Bung Karno sejalan dengan garis perjuangannya.

PKI lawan AD

Di sisi lain, Angkatan Darat merupakan organisasi militer yang sangat anti terhadap komunis. Mereka (Divisi Siliwangi) menumpas pemberontakan PKI di Madiun. Juga menumpas sejumlah pemberontakan dan pergolakan. TNI AD pun menentang keras Sukarno yang memasuk kan orang-orang komunis dalam kabinet.

Termasuk menentang keras usulan Angkatan Kelima serta Nasakom. Sikap keras Angkatan Darat berbeda dengan angkatan lain, yang cenderung patuh kepada Presiden Sukarno. Kedekatan Bung Karno dengan PKI membuat hubungan Sukarno dengan Angkatan Darat tidak harmonis. Bagi PKI, buruknya kondisi kesehatan Bung Karno menjadi alasan mengambil alih kepemimpinan nasional. Menjelang akhir September 1965 dijadikan momentum untuk mengambil alih kekuasaan dengan jalan kekerasan.

PKI menyebar isu Dewan Jenderal yang akan melakukan kudeta terhadap Presiden Sukarno. Panglima Angkatan Darat, Letnan Jenderal Ahmad Yani dan lima jenderal Angkatan Darat lainnya dibunuh. Termasuk Letnan Satu (Zeni) Piere Tendean, ajudan Jenderal AH Nasution, dibunuh dan dimasukkan ke dalam sumur di kawasan Lubang Buaya, tempat latihan Angkatan Kelima PKI.

PKI pun melancarkan gerakan pada 30 September 1965. Belakangan dalam beberapa pidato 1966, Presiden Sukarno mengakui ada PKI di belakang peristiwa itu. Dia mengutuknya sebagai tindakan keblinger pimpinan PKI, seperti dalam laporan pertanggungjawaban Nawaksara. Sesuatu yang janggal, sebab Sukarno berani membubarkan Partai Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia, tetapi menolak membubarkan PKI.

Penolakan tersebut menjadi salah satu penutup kiprah politik Bung Karno. Padahal, demonstrasi menuntut pembubaran PKI terus menggelinding sejak akhir 1965 hingga Februari 1967. MPRS pun mencabut mandat dari Sukarno setelah ia menyerahkan kekuasaan kepada Letjen Soeharto sebagai pengemban ketetapan MPRS No.IX/MPRS/1966.