UU KIP “ Tidak Bertaji” Makassar Akan Rawan Koruptor

Kepala Kantor Kecamatan Makassar Tahir, saat memberikan keterangan di teras Kantor camat, Makassar belum lama ini | Foto : Resky (Dok. Rakyat Sulawesi)

RAKYAT SULAWESI – MAKASSAR, Undang undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan undang-undang persetujuan bersa­ma antara anggota Dewan Rerwakilan Rakyat Republik indo­nesia  (DPR-RI) dan Presiden Republik Indonesia yang ditanda­tangani 30 April tahun 2008. Tujuan dari undang-undang tersebut yakni agar setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. Selain itu untuk mewujudkan penye­lenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efesien, akuntabel serta dapat dipertang­gungjawabkan,  sesuai yang tertuang dalam asas dan tujuan UU KIP tersebut.

Namun kenyataannya di lapa­ngan, apa yang diamanatkan oleh UU KIP, nyaris tidak bertaji, khusnya di kota Makassar, pasalnya sejumlah pejabat, tertutup terkait informasi publik yang seharusnya menjadi hak rakyat untuk mereka ketahui, khusus­nya dalam setiap anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah kota melalui SKPD-SKPD yang dibawa­hinya. Seperti yang dialami wartawan saat melakukan klarifikasi data di sejumlah badan publik yang ada di kota Makassar, salah satunya di kantor kecamatan Makassar yang dipimpin Tahir.

Bacaan Lainnya

Tahir, saat dimintai klarifikasi data terkait sejumlah anggaran yang dibelanjakannya sesuai data publikasi yang ada di Rancangan Umum dengan K/L/D/I Kecamatan Makassar kota Makassar melalui konfirmasi tertulis beberapa waktu lalu, ter­kesan tertutup dan tidak mau memberikan rincian dari data RUP tersebut. Dengan alasan bagi wartawan yang ingin meliput di instasi yang ada di Makassar harus memiliki izin dari walikota, padahal wartawan merupakan pekerja sosial swasta yang dibawahi langsung oleh UU Pers no. 40 tahun 1999, dan bukanlah pegawai negeri sipil (PNS) yang harus koordinasi dulu ke atasan setiap melakukan tindakan.

“kalau mau wawancara di kantor ini harus ada izin dari walikota baru saya mau tanggapi”., jelasnya dengan nada dan gaya yang terkesan arogan diteras kantor camat, belum lama ini.

Dan tahir terkesan menantang, bilamana wartawan sebagai penjembatan informasi dari masyarakat, meminta agar segera dikumpulkan masyarakat dihadapannya bila ada yang tidak pro dengan cara kerjanya.

“kalau kalian (wartawan-red) sebagai penjembatan informasi masyarakat, ayo tunjukkan mana masyarakatnya, hadirkan kemari.”  urainya dengan nada khasnya yang seakan menunjukkan keangkuhannya.

Sementara itu anggota Litbang LSM LCKI Rhynaldi mengungkapkan, pejabat merupakan pelayan publik yang seharusnya mengetahui serta mamahami undang-undang KIP, termasuk tugas dan fungsinya dalam pemberian informasi, yang merupakan salah satu bentuk pelayanan transparansi yang diamanatkan Undang-undang sebagai upaya meminimalisir terjadinya korupsi

Dan kalau memang ini benar adanya, yakni tidak mampu dilaku­kan sebagai mana mestinya, sebaiknya pejabat yang seperti ini seharusnya mundur dari jabatannya dan pi­hak Walikota sebagai salah satu penentu kebijakan di kota ini, haruslah bersikap tegas apalagi  jika memang Dia orang Makassar yang dikenal dengan ketegasannya dalam menerapkan prinsip-prinsip disiplin.|RR|

Penulis : Ahmad Rinal

Foto : Resky

Pos terkait