Mobilisasi Pemilih Sangat Rentang, Ketua Panwas : Kami Akan Melakukan Pengawasan Perfentif

Pasangkayu-RakyatSulawesi……. Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Mamuju Utara (Matra) Provinsi
Sulawesi Barat (Sulbar) terus melakukan pengawasan dengan meninjau langsung beberapa Kecamatan dan Desa yang
dianggap rawan terjadinya mobilisasi massa, khususnya daerah Perbatasan antar Provinsi maupun Kabupaten. Ketua
Panwas saat ditemui di Ruang kerjanya belu lama ini, Nasrun Natsir, mengatakan bahwa saat ini pihaknya
mengupayakan akan melakukan pengawasan lebih maksimal demi untuk memanilisir pelanggaran yang akan terjadi
pada hari H (Pencoblosan) 9 April 2014 mendatang.

“kami akan melakukan pengawasan yang lebih ketat pada saat hari H mendatang, khususnya di daerah perbatasan
baik Provinsi maupun Kabupaten. untuk mengantisipasi semua itu, kami melibatkan pihak keamanan dalam hal ini
Kepolisian untuk melakukan pemeriksaan baik surat pemilih maupun kartu identitas lainnya, karena yang sangat rentang
terjadinya mobilisasi pemilih adalah Daerah perbatasan”, ungkap Nasrun.

Bacaan Lainnya

sementara itu, ketika ditanya oleh wartawan media RakyatSulawesi mengenai pemilih khusus tentang masyarakat yang
tidak memiliki identitas pengenal atau masyarakat yang memiliki identitas dari kabupaten Kota/Provinsi berbeda dan
diperbolehkan memilih sesuai yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), Nasrun mengatakan kalau
saat ini pihaknya terus mempelajari persoalan tersebut dan tetap akan mengedepankan aturan yang ada.

“kami akan lebih memaksimalkan pengawasan daerah-daerah perbatasan, pasalnya, dengan adanya ketetapan dari KPUD tentang
pemilih khusus ini yang dulunya tidak ada, akan menjadi kendala terbesar bagi kami para pengawas, namun semua itu sudah
ada persetujuan dengan melakukan aturan bila masyarakat yang memiliki KTP dari daerah luar dan tidak terdaftar di Kab
Matra, haruslah memiliki surat pernyataan dari KPUD bahwa dia akan mencoblos di Daerah ini, sementara masyarakat yang tidak
memiliki tanda pengenal apapun, harus membawa surat keterangan dari pemerintah setempat dalam hal ini Camat, Lurah atau
Desa”, terang Nasrun.

saya juga menghimbau kepada masyarakat, lanjut Nasrun, “ketika ada masyarakat yang mau pindah mencoblos pada hari H mendatang
baik antar Kabupaten maupun Desa, harus membawa surat pindah dari PPS mereka terdaftar dan perlu diketahui, bilamana ditemukan
masyarakat yang mencoba mencoblos dengan membawa identitas DPT Khusus yang bukan milik mereka, akan dikenakan sanksi tindak
Pidana”, tegas Nasrun. (edy)

Pos terkait