Search
Close this search box.

Aliansi Mahasiswa Menggugat

Daftar Isi Berita

Makassar l Aliansi Mahasiswa kembali tumpah di bawah Flyover Makassar, untuk melakukan aksi unjuk rasa, Senin 30 September 2019. Di hadapan para mahasiswa, Usman Selaku Jenderal lapangan melakukan orasi dan mengatakan

Bolehkah Perpu Pembatalan UU KPK? Waspada potensi penggiringan menuju Impeachment !

Baca:

1. Perpu merupakan “Hak Istimewa” Presiden yang tidak memerlukan keterlibatan DPR ketika Perpu diterbitkan (Hak Istimewa ini = Diskresi dalam perspektif Hukum www.rakyatsulawesi.comistrasi)
.
2. Pertimbangan untuk menerbitkan atau tidak menerbitkan Perpu sepenuhnya ada pada Presiden. Jadi Presiden punya “ruang kebebasan” untuk mempertimbangkan (beoordelingvrijheid).

3. Syarat untuk menerbitkan Perpu “ada hal ikhwal kegentingan yang memaksa” (vide Pasal 22 UUD 1945) yg maknanya ‘ ada keadaan atau situasi yang mendesak.

4. Terkait dengan Perpu KPK, pertanyaannya : apanya yg mendesak ? Apakah ada kekosongan Pimpinan KPK saat ini ? jawabannya tidak, 5 orang masih ada / lengkap. Apakah KPK lumpuh ? jawabannya juga tidak ! karena KPK masih bekerja, bahkan sudah menerapkan beberapa pejabat publik sebagai Tsk (a.l. mantan Menpora).

5. Kalaupun Presiden akan merespon pandangan tokoh masyarakat yang diundang ke Istana tempo hari untuk segera menerbitkan Perpu dengan alasan “Politis”, paling juga Presiden menerbitkan Perpu yang berisi “PENUNDAAN” berlakunya Revisi UU KPK yang sdh disahkan. Seperti halnya dulu Presiden Soeharto menunda berlakunya UU LLAJR dengan Perpu. Biarkan nanti DPR yang baru bersikap untuk “menolak” Perpu Penundaan a quo. itu langkah politis.

6. Jangan terpancing, jangan sekali – kali Presiden menerbitkan Perpu yang berisi “PEMBATALAN” , karena Presiden tidak punya Wewenang untuk membatalkan keberlakuan suatu UU. Hanya pengadilan yang punya wewenang untuk membatalkannya, dalam hal ini MK. Sebab, kalau Presiden menerbitkan Perpu yang berisi Pembatalan, justru Presiden akan dinilai bertindak tanpa wewenang (onbevoegdheid). Abuse of power yang akan berujung pada “Impeacment”. Jadi saran saya sekali lagi – kalau Presiden harus menerbitkan Perpu – isinya berupa “PENUNDAAN” berlakunya revisi UU KPK, bukan Pembatalan.

7. Putusan MK 138/2009 angka I dn II dapat dijadikan alasan untuk  menolak usul pembatalan berlakunya perubahan  UU KPK. Putusan MK 138/2009 alasan hal ikhwal kegentingan yang memaksa tidak ada satupun yang dapat digunakan presiden untuk keluarkan perpu pembatalan UU perubahan UU KPK 2002 kecuali hanya penundaan saja, dengan batas waktu 1 thn/2thn.

Dengan kami menyatakan sikap :
1. Mendukung penuh keputusan Presiden yang tidak mengeluarkan perpu UU KPK.
2. Menolak dengan keras tidakan-tidakan anarkisme.
3. Mendorong untuk dibersihkannya KPK dari kepentingan Politik praktis, dalam pemberantasan KPK yang tebang pilih.
4. Mendukung penuh Presiden terpilih Ir. Joko Widodo dalam Pembangunan yang berkelanjutan.

Berita Terkait Lainnya

3 Cara Mengatasi Rasa Sakit Gigi Melalui Pijatan
Enam Obat Racikan Rumahan Untuk Mengatasi Sakit Gigi
30 Daftar Alamat Kantor Asuransi Kesehatan di Indonesia
Panduan Lengkap Bagaimana Memilih Asuransi Kesehatan yang Tepat
15 Manfaat Yang Diperoleh dari Asuransi Kesehatan
5 Rekomendasi Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi di Jogja
Mooryati Soedibyo Tutup Usia
Polda Sulbar Perketat Pengamanan Selama Kunjungan Presiden Joko Widodo
Polda Sulbar Perketat Pengamanan Selama Kunjungan Presiden Joko Widodo
Pemerintah Waspadai Penyebaran Penyakit Arboviral
Pemerintah Waspadai Penyebaran Penyakit Arboviral
DPD IPK Asahan Miliki Kantor Sendiri
DPD IPK Asahan Miliki Kantor Sendiri
Yudhianto Mahardika Dapat Dukungan Emak-emak Gemoy dan Kerabat
Kerabat Yudi Dan Emak-Emak Gemoy Kendari Bersihkan Lingkungan Rawan Banjir
Yudhianto Mahardika Dapat Dukungan Emak-emak Gemoy dan Kerabat
Yudhianto Mahardika Dapat Dukungan Emak-emak Gemoy dan Kerabat
Ganjar-Mahfud Adakan Pertemuan Tertutup Bersama Ketua Umum Partai Koalisi
Ganjar-Mahfud Adakan Pertemuan Tertutup Bersama Ketua Umum Partai Koalisi
MK Pastikan Jokowi Tak Melakukan Nepotisme Terkait Posisi Gibran
MK Pastikan Jokowi Tak Melakukan Nepotisme Terkait Posisi Gibran
DPD IPK Asahan Miliki Kantor Sendiri
DPD IPK Asahan Miliki Kantor Sendiri
Rekomendasi-Sewa-Laptop-di-Jogja
13 Rekomendasi Sewa Laptop di Jogja, Deadline Besok Gak Jadi Masalah
Apple Watch X Terbaru Bisa Deteksi Sleep Apnea
Apple Watch X Terbaru Bisa Deteksi Sleep Apnea
2-P55-1
Juli, Labuan Bajo Punya Resor Mewah Baru
Final-Planning-Conference-
Jelang Pitch Black 2024, TNI AU dan Angkatan Udara Australia Gelar Final Planning Conference
Prabowo Terima Kunjungan Kehormatan Menlu Singapura
Prabowo Terima Kunjungan Kehormatan Menlu Singapura
Dugaan Penyebab Tentara AS Meninggal di Hutan Karawang
Dugaan Penyebab Tentara AS Meninggal di Hutan Karawang
Jerman Tangkap Tiga Orang Terduga Mata-mata Cina
Jerman Tangkap Tiga Orang Terduga Mata-mata Cina
8 Proyek Jalan di Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar
8 Proyek Jalan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Jadi Temuan BPK
Jukir Liar di Kota Makassar "Sulit Dibedakan"
Jukir Liar di Kota Makassar "Sulit Dibedakan"
Jukir Liar dan Perumda Parkir Makassar Masih Jadi PR
Jukir Liar dan Perumda Parkir Kota Makassar Masih Jadi PR
Terkait Jukir Liar dan Raibnya Helm Dinas TNI di Pasar Sentral
Perumda Parkir Makassar: Terkait Jukir Liar dan Raibnya Helm Dinas TNI di Pasar Sentral