BPK Sulsel Ungkap Kekurangan Volume Kerja SKPD

Walikota Makassar Muh. Ramdhan Pomanto (kiri) foto: ist

Makassar – Rakyat Sulawesi – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) Perwakilan
Sulawesi Selatan menyebutkan tiga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
Pemerintah Kota Makassar juga bermasalah pada pekerjaannya karena
mengurangi volume kerjanya.

Kepala BPK-RI Perwakilan Sulsel Tri Heriadi di Makassar, Kamis,
menyebutkan, beberapa temuan dari hasil pemeriksaan atas Belanja Daerah
Kota Makassar TA 2013 dan Semester I TA 2014 itu yakni adanya kekurangan
volume pekerjaan pada tiga SKPD.

Ketiga SKPD yang dimaksudkannya yakni Dinas Tenaga Kerja (Disnaker),
Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Pekerjaan Umum (PU). Untuk ketiga
SKPD itu, BPK meminta agar segera menindaklanjuti laporan hasil
pemeriksaan tersebut.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan yang auditor lakukan itu, ada tiga SKPD
Makassar yang dalam pekerjaannya mengurangi volume pekerjaan dan
mengakibatkan indikasi kerugian kas daerah,” ujarnya.

Tri Heriadi yang didampingi Kepala Sub Auditorial BPK RI Perwakilan
Sulsel I, Iswani mengatakan, pengurangan volume pekerjaan yang dilakukan
oleh ketiganya telah terindikasi merugikan keuangan kas daerah seniali
Rp358 juta.

Iswani menjelaskan, perhitungan kerugian dengan mengurangi volume
pekerjaan itu ada pada beberapa proyek pekerjaan dimana anggarannya
masuk dalam belanja modal.

“Masalahnya itu ada pada penghitungan koefisiennya dan upah dalam
pekerjaan itu. Terjadi kelebihan perhitungan di koefisien harga, bahan
dan upah. Semuanya dianggarkan dalam paket belanja modal,” katanya.

Lebih lanjut, atas temuan empat LHP tersebut, BPK RI Perwakilan Sulsel
memberikan tenggang waktu kepada Pemkot Makassar untuk melakukan tindak
lanjut selama 60 hari. Terhitung sejak penerimaan LHP itu berlangsung
kemarin.

“Batas waktu tindak lanjut, seluruh LHP setelah kami laporkan ada
tenggak waktu 60 hari untuk dilakukan tindak lanjut. Dengan temuan ini,
apakah pemkot dapat opini WTP atau tidak,” sebut Tri.

Opini wajar tanpa pengecualian itu bisa saja dicapai Pemkot Makassar
jika temuan LHP tersebut dapat ditindak lanjuti. Disertai dengan tindak
lanjut rekomendasi atas laporan LKPD 2013.

Opini yang diberikan atas laporan keuangan tahun anggaran 2014 ini
merupakan salah satu penilaian temuan. Kalau temuan ini ditindak lanjuti
dan neraca tahun 2014 diberikan ke BPK dalam keadaan sudah
ditindaklanjuti, kemungkinan opininya bisa bagus.

“kita tunggu saja, sanggupkah mereka menindak lanjuti hingga 31 Maret.
Kita lihat neracanya tanggal itu, termasuk melaksanakan atau menindak
lanjuti rekomendasi-rekomendasi kami atas Laporan LKPD tahun 2013 yang
kita serahkan Mei atau Juni itu. Jadi penilaian opini tidak hanya
berdasarkan dengan satu neraca saja,” terang Tri.

Sedangkan, Wali Kota Makassar M Ramdhan Pomanto usai menerima langsung
LHP itu mengaku akan menargetkan tindak lanjut sampai Februari 2015
mendatang.

“Kita usahakan. Kita target Februari, paling lambat 60 hari. Makanya ini
sampai Maret akan kita benahi. Kalau saya senang sekali kalau ada yang
seperti ini untuk mewujudkan visi saya,” ujarnya.

Danny sapaan wali kota mengakui jika empat LHP temuan BPK ini merupakan
gambaran besar dari seluruh persoalan pemerintahan selama ini. Meski
demikian, Pemkot Makassar optimis meraih opini WTP nantinya.

“Ini bukan empat, itu baru gambaran dari utamanya. Lebih banyak dari
itu. Jadi kita akan tindaki segera. Syukur kita dapat pemeriksaan ini
karena berarti kita punya kesempatan untuk memperbaiki. Kalau tidak,
dengan ini tiba-tiba datang begitu banyak temuan, kita kehabisan waktu

Berita Utama Terkini

Update Contents
Rakyat Sulawesi We would like to show you notifications for the latest news and updates.
Dismiss
Allow Notifications