UU 22/2009, Larangan Penggunaan Ponsel Saat Berkendara

JAKARTA-Berkembangnya teknologi telepon genggam sebagai telepon jaringan bergerak (telepon seluler atau ponsel) telah memiliki fungsi-fungsi lain dengan berbagai fitur sehingga tidak hanya difungsikan sebagai alat komunikasi, tetapi dengan telah menjadi telepon pintar.

Ponsel dapat digunakan untuk mengoperasikan Global Positioning System (GPS) dengan berbagai manfaat, di antaranya untuk penentuan lokasi, navigasi, bahkan penunjuk waktu. Manfaat tersebut tentu tidak hanya sekadar membantu pengendara dalam menentukan jalan, namun juga dapat digunakan untuk mencari nafkah terutama bagi para pengemudi angkutan umum dalam jaringan.

Namun manfaat dari ponsel tersebut dibatasi oleh penjelasan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Norma tersebut melarang penggunaan ponsel oleh setiap orang yang sedang mengemudi kendaraan bermotor.
Ketentuan tersebut kemudian didukung oleh Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) yang mengatur sanksi pidana bagi siapapun yang melanggar aturan dalam Pasal 106 UU LLAJ.

Akibat pembatasan tersebut satu komunitas penggemar mobil dan seorang pengemudi angkutan umum daring bernama Irfan mengajukan uji materi untuk kedua norma tersebut di Mahkamah Konstitusi, karena merasa dirugikan akibat berlakunya kedua aturan tersebut.

Kedua pemohon berpendapat bahwa apabila ketentuan yang mengandung frasa “menggunakan telepon” diberlakukan bagi pengemudi angkutan umum daring , maka pemohon akan berpotensi selalu terkena sanksi pidana. Padahal, GPS pada ponsel diakui pemohon sebagai salah satu sarana penunjang pekerjaannya.