Penyidikan Kasus PT Isco Dihentikan, Kejati Sulsel Tuai Kritik [I]

MAKASSAR – Kejati dinilai pilih kasih dalam penanganan kasus kehutanan. Warga yang tinggal di sekitar hutan kerap mendapat kriminalisasi hanya karena mengambil potongan kayu untuk keperluan hidup. Sedang perambahan hutan oleh perusahaan seakan tak tersentuh hukum bahkan cenderung ditutup-tutupi.

Diduga kuat ada upaya Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Sulawesi Barat (Sulbar) menghentikan penyidikan kasus penerbitan izin bermasalah dari PT Isco Polman Resource (Isco). Aksi inipun menuai kritik kalangan aktivis lingkungan.

Bacaan Lainnya

Terlebih, kasus ini mencuat pada Mei 2013 berawal dari ekspos Kejati, di sejumlah media nasional dan lokal. Ketika itu, Asisten Pidana Khusus Kejati Sulselbar, Chairul Amir mengakui ada masalah proses perizinan yang diterbitkan Bupati Polman, Ali Baal, kepada PT Isco.

Kesimpulan Kejati, diperoleh setelah pemeriksaan sejumlah saksi, baik pemda maupun DPRD Polman, termasuk Direktur Isco, Taufik Surjawijaya.

Setelah hampir setahun bergulir, perkembangan baru terjadi akhir 2013, tiba-tiba ada indikasi Kejati hendak menghentikan penyidikan kasus ini. Muhammad Kohar, Kepala Kejati Sulselbar, menyatakan, proses penyidikan dugaan korupsi Isco dihentikan dengan alasan tak menemukan unsur pidana.

Anwar Lassapa, Aktivis Forum Studi Lingkungan Hidup (Fosil), menyayangkan langkah Kejati. “Seharusnya Kejati lebih serius menangani kasus-kasus tambang bermasalah, karena dampaknya bagi kualitas lingkungan sangat besar. Apalagi terkait penggunaan hutan lindung untuk aktivitas tambang tanpa izin pemerintah,” katanya di Makassar, Kamis (30/1/14).

Dia berharap, Kejati bisa lebih transparan menjelaskan kepada masyarakat alasan penghentian penyidikan itu. Kesimpangsiuran sikap Kejati khawatir bisa menimbulkan curiga dan memicu konflik dari masyarakat yang tinggal di kawasan tambang yang diduga bermasalah.

“Sikap seperti inilah yang akan memicu konflik antara warga dengan pemerintah. dan menimbulkan curiga, bahwa pemerintah justru lebih memihak kepentingan pengusaha dibanding mereka.” jelasnya.      Bersambung [Ahmad Rinal]

Pos terkait